CHANNELBALI Jakarta | Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai aspek berbeda. Di era teknologi, tugas pemerintah untuk menjaga keharmonisan bangsa dalam menghadapi tantangan besar. Tentunya Pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori politik ekonomi dan media .
Kepada Channelbali.com, Minggu 23/1/2022, Politisi dan Nasionalis Nevy Darsono mengatakan, industri media sangat efektif dengan masyarakat politik, ekonomi dan elit. Konflik politik dan polarisasi berdasarkan pilihan politik sebenarnya telah dimulai dalam pemilihan presiden era Jokowi – Prabowo dan menunjukkan peningkatan menuju pemilu 2019 dengan dua Tokoh yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa fragmentasi di media sosial juga memiliki korelasi dengan konflik di dunia nyata.
“Kebebasan berbicara dari netizen yang memiliki literasi digital rendah bertemu dengan kepentingan politik praktis, membuat media sosial terlihat seperti medan perang pendapat. Di sisi lain, pemerintah juga tidak memiliki peraturan yang kuat untuk menciptakan ruang media sosial yang konstruktif. Ancaman disintegrasi meningkat, karena media sosial juga dimiliki oleh kapitalis digital yang berkuasa yang memiliki semua data yang digunakan oleh netizen,” ungkap Nevy.
Lanjutnya, kebocoran dan penyalahgunaan data dapat merusak kedaulatan suatu negara. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia untuk pembuatan peraturan, sebagai bagian dari penataan masyarakat sipil dan perjanjian internasional tentang keamanan informasi berbasis internet, dan sering memobilisasi masalah terkait identitas yang menyebabkan penguatan politik identitas antara kelompok etnis, agama, dan budaya.
“Pada gilirannya, penguatan politik identitas kadang menyebabkan terjadinya kekerasan komunal.
Selama hampir dua dekade setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, dinamika politik Indonesia kontemporer terus diwarnai oleh berbagai pergolakan yang akan menghancurkan dan mengancam integritas bangsa, konflik di Indonesia berakar pada struktur lokal yang telah dibentuk oleh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya itu sudah merupakan konflik,” imbuhnya.
Ditambahkan Nevy, kartu etnis juga dimainkan melawan komunitas migran, meluasnya konflik kekerasan, teror yang begitu panjang dalam 20 tahun ini. Kesenjangan politik Pemilu Presiden 2014 dan Pemilu Gubernur Jakarta 2017 adalah puncak dari memanasnya situasi Politik saat itu.
Dalam Pemilihan Presiden 2014, adalah awal puncak memanasnya geopolitik negeri ini. Dengan menelusuri sejarah mobilitas sosial sejak Kemerdekaan Indonesia,menunjukkan bahwa terjadinya konflik etnis yang mengarah pada kekerasan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sumber daya ekonomi yang terbatas, dan perbedaan budaya. Konflik primordialistik semacam itu dalam dua puluh tahun terakhir telah menjenuhkan politik Indonesia, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah.
Konflik etnis dan antaragama sering muncul dalam dinamika politik, Sentimen esensialis dieksploitasi secara tajam oleh para elit dalam persaingan untuk mendapatkan kekuasaan.
“Konflik yang mengeksploitasi perbedaan agama terus terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya. Kecenderungan kuat terhadap politik identitas ini telah dipertahankan hingga saat Pemilihan Presiden 2019, dan bahkan diintensifkan dengan penggunaan media sosial yang luas. Persaingan politik diikuti oleh kesenjangan yang tajam antara pendukung masing-masing kandidat di media sosial,” kata Nevy.
Meskipun konflik-konflik itu tidak menyebabkan runtuhnya Indonesia sebagai negara kesatuan, namun kejadian seperti ini masih mungkin terjadi, disintegrasi internal akan selalu mengancam, namun ancaman baru juga muncul, yakni politik perbedaan menjadi nama baru untuk politik identitas, yaitu pemikiran ras, bio-feminisme, dan perselisihan etnis dan agama.
“Secara umum, dapat dikatakan bahwa berbagai konflik sosial, politik, dan budaya di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan sudut pandang esensialis yang kuat, berkontribusi pada proses disintegrasi dari dalam. Definisi esensialistik dari kelompok etnis sebagai alami, permanen, dan terutama merujuk pada karakteristik fisik telah membuat orang membangun identitas mereka dan identitas orang lain dengan mengeksploitasi perbedaan,” pungkas Nevy.
Dikutip dari Channelbali.com anggota Siberindo
