oleh

Dugaan Korupsi ODTW di Karangasem Segera Masuk Meja Persidangan

*Berkas Perkara dan Dua Tersangka Segera Dilimpahkan ke PN Denpasar.

Kasipidsus Kejari Karangasem Matulesy bersama Kasi Intel I Dewa Semara Putra yang  tunjuk  sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara  dugaan korupsi ODTW.

KARANGASEM, Balifactualnews.com—Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem memenuhi janjinya dalam menuntaskan dua kasus dugaan korupsi yang menjadi tunggakan perkara tahun lalu. Teranyar, dugaan korupsi retribusi  ODTW, kasus dengan tersangka IWT dan IND  (ASN aktif dan Pensiunan)  berkasnya sudah dinyatakan P21, dan segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)  Denpasar.

BACA JUGA:  Memasuki Kawasan Wisata Kintamani Tidak Mengharuskan Rapid Test Covid-19

“Tadi baru pelimpahan tahap dua, berkas perkara dan kedua tersangkanya segera akan kita limpahkan ke PN Denpasar, agar  perkara ini secepatnya bisa disidangkan,” jelas  Kajari Karangasem Aji Kalbu Pribadi SH.MH, dikonfirmasi via telepon, Senin  22 Februari 2021.

Dijelaskan dalam pelimpahan tahap dua,  pihaknya juga sudah menugaskan Kasi Pidsus M Matulessy  sebagai Jaksa Penuntut Umum  untuk menangani perkara tersebut. Pemeriksaan kedua tersangka IWT dan IDN  yang didamping  kuasa hukum tetap menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA:  Cek Penegakan Prokes, Panglima TNI dan Kapolri Kelilingi Dua Pasar di Bali

Dipihak lain, Kasi Pidsus Matulesy, menambahkan,  kedua tersangka merupakan ASN aktif dan pensiunan di Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem. Kedua tersangka dijerat Pasal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dijelaskan, tersangka IWT adalah mantan PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem periode 2011-2016, sedangkan tersangka IND bendahara penerimaan periode 2011-2016 pada Dinas yang sama.

BACA JUGA:  Pol PP Bali Perketat Gilimanuk untuk Tegakkan Implementasi SE Gububernur No. 2021

“Kedua tersangka  kita jerat dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,”  pungkas Matulesy. (tio/bfn)

Komentar

News Feed