DENPASAR,siberindo.co
Salah seorang pemrakarsa berdirinya Orgasnisasi Kemasyarakatan (Ormas) ‘Aliansi Masyarakat Pembela NKRI semeton Bali’ (AMP NKRI Semeton Bali), Ni Ketut Mira Andayani, SH menegaskan, pada Pemilu 2024, seluruh anggota AMP NKRI Semeton Bali akan mengambil posisi netral. Artinya, tetap berpartisipasi dalam Pemilu namun sesuai kehendak hati nurani masing-masing.
‘Kami independen, tidak berafiliasi kemanapun. Anggota kami bebas memilih siapa pun pada Pilpres mendatang, Pilkada maupun Pemilu Legislatif. Itu hak anggota yang tidak boleh kami interfensi,’ ujar wanita yang akrab disapa Mira, sesaat usai diskusi ‘Simakrama antar Ormas.’
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Restoran milik Mira Andayani yakni Mira Baliku Resoran yang berlokasi di jalan Tantular, Renon-Denpasar pada Selasa 16 Agustus 2023.
‘Simakrama antar Ormas’ yang digelar serangkaian peringatan hari jadi Pemprov Bali ke 65 dan HUT Proklamasi RI ke-78 tersebut diikuti puluhan pimpinan Ormas di Bali tersebut menghadirkan tiga nara sumber kompeten, yakni Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata dan Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi serta relawan bom Bali, Haji Agus Bambang Priyanto.
Dalam paparan singkatnya, Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mengatakan, kehadiran dirinya dalam acara simakrama antar Ormas tersebut membuktikan bahwa negara selalu hadir dalam setiap kegiatan masyarakat, khususnya masyarakat yang berhimpun dalam berbagai Ormas.
Dikatakan Wiryanata, Pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan Ormas ormas di Bali. Tugas pemerintah kata Wiryanata adalah mendorong, memotivasi dan memfasilitasi aktifitas positif Ormas, agar sedapat mungkin selalu berjalan seiring dengan visi misi pembangunan Bali.
Ia juga mendorong Ormas ormas di Bali untuk bersama seluruh masyarakat Bali menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI sesuai peran dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi yang telah terdaftar di kantor Kesbangpol Provinsi Bali.
“Pemerintah melalui Badan Kesbangpol bertugas memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap seluruh masyarakat Bali yang berhimpun dalam berbagai Ormas. Kami tentu saja tidak bisa mengamati seluruh aktifitas masyarakat, maka disitulah peran Ormas membantu pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol untuk senantiasa berkoordinasi dengan kami jika menemukan hal-hal yang dinilai dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pembangunan Bali dengan visi Nangun Sat Kerti Loka Bali,” ujar Wiryanata.
Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi yang juga tampil sebagai salah satu nara sumber menekankan pentingnya kerjasama yang positif dan harmonis antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Bali. Hal itu diperlukan untuk memastikan tetap terjaganya ketertiban masyarakat.
Selain tentang ketertiban masyarakat, Satpol PP yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan masyarakat tidak akan dapat bekerja secara maksimal tanpa kemitraan positif dengan seluruh masyarakat.
Karenanya bagi Satpol PP, kehadiran Ormas-ormas dengan berbagai fariasi visi misi dan kepentingan sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi segala kemungkinan gangguan ketertiban masyarakat.
“Kemampuan kami untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menjamin ketertiban, ketaatan terhadap berbagai regulasi yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat sangatlah terbatas. Nah, disitulah kami sangat membutuhkan Ormas ormas untuk bersama menjamin ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Bali,” ujar Dewa Dharmadi.
Lelaki berperawakan langsing kelahiran Nusa Penida, Klungkung Bali yang dikenal selalu berpenampilan elegan tersebut lantas mengajak seluruh pimpinan Ormas di Bali untuk bersama membantu Pemerintah Provinsi Bali mensosialisasikan beberapa regulasi pemerintah dan mengedukasi masyarakat tentang regulasi-regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah.
“Mungkin bapak ibu menemukan adanya pelanggaran Perda Provinsi Bali di masyarakat atau di sekitar kita yang luput dari perhatian kami sebagai instansi yang berada paling depan dalam mengawal berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub). Kami berharap kita dapat bekerja sama secara harmonis untuk memberikan solusi terbaik. Minimal laporkan pada kami jika menemukan beberapa pelanggaran Perda atau Pergub dalam masyarakat,” ujarnya. (*/Bil)
