BADUNG NEWS –
Media adalah oksigen menghadapi aksi terorisme. Tugas media menjaga kewarasan publik dan peran wartawan sangat penting dalam upaya pencegahan terorisme.
Hal ini disampaikan Mantan Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prastyo alias Stanly, saat menjadi narasumber acara dialog khusus “Ngopi Coi” Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali di Aston Kuta Hotel pada Selasa, 3 November 2020.
Menurut Yoseph Adi Prastyo alias Stanly, selain stakeholders pemerintah daerah, perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang menjadi ujung tombak pencegahan dini terjadinya penyebaran paham radikal terorisme, peran media dan wartawan juga sangat mempengaruhi aksi terorisme dan radikalisme.
“Media harus memainkan peran penting ini. Dewan Pers pada Tahun 2015 sudah menyediakan pedoman peliputan terorisme. Wartawan harus ikut memerangi terorisme. Karena terorisme ini bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab Polri, TNI, Pemerintah tapi semua masyarakat termasuk wartawan juga,” kata Stanly.
Ia menyebutkan, tantangan saat ini adalah menghadapi generasi Z dalam menggunakan media sosial. Pengguna media sosial perlu diwaspadai, karena tidak terkontrol serta tidak memiliki badan hukum dan undang-undang ang mengaturnya.
Media sosial kata dia, langsung berhadapan dengan undang-undang IT. Sehingga masyarakat dapat menulis secara bebas meskipun tidak berprofesi atau berpendidikan sebagai wartawan maupun jurnalis. Hal ini menjadikan media sosial rentan bagi kelompok teroris dalam menyebar luaskan paham radikalisme.
Pihaknya mengungkapkan bahwa penelitian beberapa negara di Eropa terkait aksi dan peristiwa salah satunya bom dilakukan teroris, yang diberitakan secara luas dan tidak terkontrol akan diikuti aksi-aksi radikalisme berikutnya.
“Kita harus belajar dari itu. Pers dan para wartawan dipastikan berupaya mencegah aksi terorisme karena terorisme ini tidak punya mata. Sehingga menyerang perempuan maupun laki-laki tentunya menyasar keramaian,” terangnya.
Selain itu, media diharapkan menjadi sistem perantara dan persuasif bagi pemerintah dan masyarakat untuk peduli tentang pemahaman ideologi paham radikal terorisme sehingga terorisme dapat dicegah.
“Tugas media menjaga kewarasan publik artinya mengingatkan atau mengimbau masyarakat, mengingatkan pemerintah untuk menghalau penyebaran ide-ide radikal dan ancama terorisme,” imbuhnya.
Sementara, Ketua Panitia sekaligus Kabid Media Humas dan Hukum FKPT Bali, Drs Emanuel Dewata Oja menjelaskan, media juga dapat menjadi alat untuk menghentikan penyebaran dan ancaman terorisme.
“Wartawan harus mampu bertindak nyata dalam situasi genting terkait ancaman terorisme. Harus siap merespon aksi terorisme. Terutama wartawan dalam menulis berita, selain mematuhi kode etik jurnalistik diharapkan berupaya membangun narasi yang positif sehingga tidak menimbulkan kesan berupa ancaman atau teror bagi masyarakat,” papar Emanuel Dewata Oja atau kerap disapa Edo.
Edo menyampaikan bahwa peran FKPT Bali saat ini dalam menanggulangi aksi ancaman teror melalui koordinasi dan memberi edukasi dengan kegiatan forum-forum diskusi maupun dialog sebagai sarana sosialisasi pencegahan terorisme di Bali.
“Kami FKPT selalu memonitor perkembangan di masyarakat dan media melalui kearifan lokal. Sampai saat ini masih aman dan tidak kami temukan terindikasi adanya pembibitan atau penyebaran ide radikal,” pungkasnya.
Selain itu, pihaknya berharap acara Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali, bidang media massa, hukum, dan Humas dialog khusua Ngopi Coi bertajuk Indonesia adalah Kita ini, dapat menjadikan wartawan ataupun calon wartawan muda memahami bahwa peran media dan masyarakat memiliki fungsi strategis dalam mencegah terorisme. ***Yani
Komentar