DPRD Desak TTP Sanda Dicarikan Pengelola

Pantuan di lapangan, sejumlah bangunan di TTP Sanda seluas 6,5 hektare ini telah tersedia. Antara lain, 2 embung dengan luas masing-masing 60 meter x 40 meter dan 40 meter x 80 meter yang dirampungkan tahun 2020. Gedung alsintan (alat mesin pertanian), gedung pelatihan, dan gedung agrimat yang digunakan sebagai pemajangan produk sudah dibangun. Sayangnya keberadaan TPP Sanda ini belum ada aktifitas apapun sejak dibangun tahun 2017.

Menurut warga, jika difungsikan dengan baik, bisa saja TPP ini menjadi daya tarik pariwisita khususnya di Tabanan bagian barat. Sebab keberadaan TTP Sanda ini masih sangat asri karena dikelilingi hutan lindung. Bahkan banyak pemandangan yang bisa dinikmati. Belum lama ini, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya sudah mengutus tim ahli turun merancang konsep pengembangan TTP Sanda bantuan pusat tersebut.

Anggota DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengatakan, potensi di TPP Sanda sangat luar biasa. Sekarang tergantung komitmen bersama utamanya pemangku kebijakan baik dari eksekutif dan legislatif atau pun masyarakat. “Sejak tahun 2017, kami membangun TTP ini. Kami lihat belum ada aktivitas yang signifikan. Untuk itu harus ada koreksi bersama untuk menemukan kelemahannya,” ujar politisi dari Fraksi PDIP, Minggu (4/4).

Mengingat TPP ini memiliki potensi luar biasa, jelas Omardani, pengembangannya tidak hanya bisa dilihat dari wisata dan pertanian namun sangat komplek. Mulai dari pengembangan teknologi pertanaain baik dari hulu ke hilir, dan memadukan wisata dengan sistem teknologi pertanian. “Oleh karena itu, kelemahannya kami lihat kuranngnya pengelola,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, politisi asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini, mendorong Pemkab Tabanan segera membuat badan pengelola yang berkantor di TPP Sanda. Disarankan, bisa berupa badan pengelola khusus atau melalui anak perusahaan Perusda Dharma Santika Tabanan. Kata dia, jika dibentuk UPT maka pembiayaannya sangat tinggi, apalagi dalam kondisi pandemi yang anggarannya serba terbatas. Jika misalnya, dibentuk berupa badan usaha atau anak perusahaan, maka yang akan dikejar adalah profit, disamping untuk peningkatan teknologi pertanian. ‘’Dengan dibentuk badan, kami bisa mengawasi, dan hanya memerlukan anggaran daerah yang tidak terlalu banyak. Hanya memback up permodalan,” bebernya.

Dia menegaskan, ketika nanti TPP ini bisa dikelola oleh badan khusus atau anak perusahaan Perusda, TTP Sanda tetap arahnya ke taman teknologi pertanian. Jangan sampai roh TPP Sanda yang dikonsepkan meneliti, pengkaji sistem pertanian hilang. Penelitian yang dimaksud, misalnya cara membuat bibit unggul dan lain-lain. Apalagi di Pupuan sudah banyak buah lokal yang sudah bersertifikat dari pusat, mulai dari Durian Kunyit, Durian Galeng dan lain-lain. “Tepat sekali kalau Tabanan berbicara teknologi pertanian, meneliti buah lokal di Tabanan untuk bisa menciptakan bibit unggul sesuai potensi yang ada,” tandas Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan ini.

Untuk itu, dia mendesak Pemkab agar segera membuat badan pengelola atau berupa anak Perusda. Nantinya regulasi Perusda bisa diubah agar bisa membentuk anak perusahaan. Anak perusahaan ini pun yang dikhususkan berkantor di TTP Sanda dan tenaga kerja bisa dicarikan di Kecamatan Pupuan. Karena sebelumnya sudah sempat melatih 24 tenaga kerja. “Semua pihak sebenarnya sudah mau membantu termasuk peneliti dari pusat, termasuk penyuluh pertanian kita bisa optimalkan. Karena selama ini mungkin penyuluh pertanian kurang efektif. Nantinya penyuluh pertanian bisa praktik di TTP  Sanda,” sarannya. (*/cr8)